Kemenkum Jateng Tingkatkan Literasi Hukum Paralegal di Tingkat Desa

“Literasi hukum paralegal di desa memperkuat keadilan dan pemberdayaan masyarakat.”

Kemenkum Jateng Berkomitmen Memperkuat Literasi Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat literasi hukum paralegal di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Kepala Kemenkum Jateng, Tjasdirin, dalam sebuah acara di Semarang. Dia menjelaskan bahwa upaya ini akan melibatkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang akan memberikan layanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat.

Penerapan Teknologi untuk Akses Hukum yang Lebih Baik

Dalam langkah ini, Kemenkum Jateng akan mengimplementasikan platform digital bernama Katahukum.id dan BPHN’s Legal Information Platform. Platform ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi hukum bagi paralegal dan masyarakat luas. Dengan adanya 17 ribu paralegal yang akan bertugas di Posbankum, diharapkan mereka dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien.

Literasi Hukum sebagai Tantangan

Di era digital saat ini, tantangan literasi hukum semakin meningkat. Tjasdirin menekankan pentingnya paralegal untuk memanfaatkan teknologi dalam mengakses dan menyebarkan informasi hukum yang akurat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar untuk mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Kemenkum Jateng juga mengajak kolaborasi antar sektor untuk menciptakan ekosistem literasi hukum yang berkelanjutan.

Dengan memperkuat literasi hukum, Kemenkum Jateng berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Upaya ini tidak hanya akan memberikan pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Mari kita dukung inisiatif ini agar setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan hukum.