Apresiasi KIP Jateng untuk Keterbukaan Informasi Pemkab Purbalingga

“Keterbukaan informasi adalah pondasi kepercayaan pemerintah dan masyarakat.”

Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Purbalingga Mendapat Apresiasi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerima pengakuan dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah atas keterbukaan informasi publik yang mereka kelola. Dalam kegiatan visitasi dan verifikasi Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Pemkab Purbalingga berhasil meraih nilai rata-rata sangat memuaskan yaitu 99,75. Kegiatan ini berlangsung di Operation Room Graha Adiguna, kompleks Sekretariat Daerah Purbalingga pada Selasa (28/10/2025).

Proses Visitasi yang Memuaskan

Visitasi ini dipimpin oleh Wakil Ketua KIP Jateng, Setiadi, yang menekankan pentingnya bukan hanya penilaian, tetapi juga pendampingan untuk memastikan keterbukaan informasi publik di Purbalingga semakin optimal. Menurut Setiadi, keterbukaan informasi yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Komitmen Pemkab Purbalingga untuk Masyarakat

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menjelaskan bahwa usaha Pemkab dalam mempertahankan status sebagai kabupaten yang informatif dan inovatif bukan sekadar mengejar angka, tetapi untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Kami ingin agar setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak positif bagi warga,” ujarnya.

Peningkatan Layanan Melalui Digitalisasi

Di tahun 2025, Pemkab Purbalingga juga telah meluncurkan berbagai layanan publik berbasis digital. Program-program tersebut termasuk aplikasi ePasien RSUD dr Goeteng Taroenadibrata dan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Selain itu, kanal aduan Lapor MasBup dan survei kepuasan masyarakat Alpukat juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Pemkab Purbalingga juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk mendukung aktivitas keterbukaan informasi publik. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik sedang dalam proses penyusunan.

Dengan berbagai inovasi dan pencapaian ini, Pemkab Purbalingga menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan misi Purbalingga B-A-R-U, yang menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Melalui keterbukaan informasi, diharapkan masyarakat akan lebih memahami program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan pemerintah, serta menciptakan iklim kolaboratif yang lebih baik untuk kemajuan bersama.