DPR Minta Redenominasi Rupiah Didahului Kepastian Stabilitas Ekonomi dan Politik

“Stabilitas ekonomi dan politik adalah fondasi untuk perubahan yang berarti.”

DPR Tekankan Pentingnya Stabilitas Sebelum Redenominasi Rupiah

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan bahwa redenominasi rupiah harus didahului dengan kepastian stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pernyataannya, dia menegaskan bahwa tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini bisa berpotensi menimbulkan dampak inflasi yang signifikan. “Proses redenominasi bukan sekadar menghapus tiga angka nol dari mata uang tanpa mempertimbangkan efek yang akan ditimbulkan,” ujarnya di Jakarta.

Pentingnya Aspek Teknis dalam Proses Redenominasi

Said Abdullah juga menyebutkan bahwa pemerintah harus mempersiapkan aspek teknis secara menyeluruh sebelum melaksanakan redenominasi. Dia memberikan contoh, jika harga Rp280 dibulatkan menjadi Rp300 tanpa persiapan yang matang, hal ini bisa menyebabkan inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi. “Kami di Badan Anggaran sangat memperhatikan hal ini,” tambahnya.

Rencana Redenominasi dan Sosialisasi yang Diperlukan

Saat ini, rancangan undang-undang mengenai redenominasi belum masuk ke dalam program legislasi DPR RI. Namun, pemerintah berencana untuk melaksanakan kebijakan ini pada tahun 2027. Said Abdullah menyatakan bahwa waktu tersebut dinilai baik, karena memerlukan sosialisasi yang intensif, terutama mengingat literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah.

Persiapan Pemerintah Menuju Redenominasi

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa implementasi redenominasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih dalam tahap persiapan untuk memastikan semua aspek terkait redenominasi terpenuhi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, pemerintah berkomitmen untuk menyusun RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Redenominasi adalah langkah yang signifikan dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memahami implikasi dari kebijakan ini. Edukasi publik menjadi krusial, karena pemahaman yang baik akan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Selain itu, transparansi dari pemerintah mengenai proses dan tujuan redenominasi juga akan meningkatkan kepercayaan publik.

Dengan melakukan persiapan yang matang dan melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi, pemerintah dapat meminimalkan kekhawatiran terkait dampak negatif dari redenominasi. Masyarakat perlu diajak berpartisipasi dalam diskusi dan mendapatkan informasi yang akurat untuk menghindari kesalahpahaman mengenai kebijakan ini.