DPRD Jateng Setujui APBD 2026 untuk Pertahankan Lumbung Pangan Nasional

“Investasi hari ini adalah jaminan ketahanan pangan masa depan kita.”

DPRD Jateng Resmi Setujui APBD 2026

Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Semarang pada tanggal 28 November 2025, DPRD Jawa Tengah (Jateng) telah resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Struktur APBD Jateng untuk tahun 2026 mencakup total pendapatan sebesar Rp23,74 triliun, total belanja Rp24,15 triliun, dengan defisit sebesar Rp414,5 miliar.

Fokus pada Lumbung Pangan Nasional

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menjelaskan bahwa prioritas utama dalam APBD 2026 adalah mempertahankan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Ia menegaskan bahwa anggaran akan tetap berfokus pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh gubernur.

Namun, Sumanto juga mencatat adanya penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi prioritas utama untuk mendukung visi lumbung pangan nasional.

Rekomendasi Strategis untuk Penggunaan Anggaran

Dalam laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, beberapa rekomendasi strategis disampaikan terkait pelaksanaan anggaran. Diantaranya adalah optimalisasi peran PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) untuk mendukung program pangan, serta peningkatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit kelembagaan melalui Bank Jateng.

Lebih lanjut, untuk bidang kesejahteraan sosial, disarankan perbaikan dalam verifikasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Di sektor infrastruktur dan pendidikan, peningkatan kualitas jalan dan sarana pendidikan juga menjadi sorotan penting.

Kolaborasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi kerja sama DPRD dan Pemprov dalam penyusunan APBD 2026. Ia berharap kolaborasi ini dapat mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan di Jawa Tengah.

Jawa Tengah memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar, daerah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya untuk masyarakat lokal, tetapi juga untuk wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, fokus pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pertanian sangat vital.

Selain itu, dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Dengan meningkatkan akses pembiayaan dan pendampingan manajerial, UKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.