Harmonisasi Raperda dan Perbup Pati oleh Kemenkum Jateng

“Harmonisasi hukum memupuk sinergi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pati.”

Harmonisasi Raperda dan Perbup di Pati

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah baru-baru ini mengadakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep terhadap enam rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan bupati (Perbup) Kabupaten Pati. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 24 November 2025, ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keselarasan setiap regulasi daerah.

Tujuan dan Pentingnya Harmonisasi Regulasi

Dalam sambutannya, Delmawati, Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng, menekankan pentingnya harmonisasi sebagai langkah krusial. Hal ini bertujuan agar setiap regulasi tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, tetapi juga menghindari potensi disharmoni dalam implementasinya. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan perancang peraturan, yang memberikan masukan konstruktif untuk menyempurnakan substansi rancangan peraturan.

Rancangan Peraturan yang Dibahas

Adapun enam rancangan peraturan yang menjadi fokus dalam rapat ini meliputi:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Standar Harga Satuan Tahun 2025.
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan.
4. Rancangan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan dilaksanakannya rapat ini, Kemenkumham Jateng menunjukkan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Pati dalam menciptakan peraturan daerah yang berkualitas dan harmonis. Diharapkan, selain menghasilkan produk hukum yang baik, regulasi yang disusun juga dapat berorientasi pada pelayanan publik yang lebih efektif.

Proses harmonisasi ini tidak hanya sekadar formalitas, namun sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak terkait, diharapkan semua masukan dan saran dapat diakomodir untuk menghasilkan peraturan yang lebih baik.

Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintah mengenai pentingnya regulasi yang harmonis. Dengan demikian, setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga bisa meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.