KPK Periksa Dirut PT Primex Terkait Kasus Korupsi RI-Jepang

“Keadilan tak akan terwujud jika korupsi terus dibiarkan berkembang.”

KPK Memeriksa Dirut PT Primex dalam Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Prima Sarana Ekspres (Primex), Rusnaldi Abu Bakar, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan investasi modal dan pinjaman jangka panjang di perusahaan patungan Indonesia dan Jepang, PPT Energy Trading Co., Ltd (PPT ET). Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Detail Pemeriksaan dan Kasus Terkait

Pemeriksaan terhadap Rusnaldi dilakukan pada Kamis, 9 Oktober 2025. Selain Rusnaldi, KPK juga memanggil dua saksi lainnya: MFB, yang menjabat sebagai General Affairs Manager di JOB PT Pertamina (Persero) Medco E&P Tomori, dan HS sebagai pihak swasta. Ketiga individu ini tiba di lokasi pemeriksaan dalam waktu yang berdekatan, menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini.

Kasus ini sendiri mencuat setelah KPK mengumumkan penyidikan yang melibatkan PPT ET, yang merupakan perusahaan patungan Indonesia dan Jepang, pada 30 Juli 2025. Dalam proses penyidikan, KPK telah mencegah beberapa orang untuk bepergian ke luar negeri, termasuk individu dari PPT ET dan beberapa pihak swasta lainnya. Meskipun KPK telah menetapkan tersangka, identitasnya belum dipublikasikan.

Impak Kasus pada Sektor Energi dan Investasi

Kasus dugaan korupsi ini memiliki dampak signifikan terhadap sektor energi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas) di Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Dengan Pertamina sebagai pemegang 50% saham di PPT ET, kasus ini menciptakan perhatian luas di kalangan investor dan masyarakat. Selain Pertamina, ada 13 perusahaan Jepang terlibat, termasuk raksasa otomotif Toyota dan beberapa perusahaan energi besar lainnya.

Dengan latar belakang ini, penting bagi publik untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini. KPK berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus diperbarui, dan masyarakat diharapkan untuk tetap waspada terhadap isu-isu korupsi yang mungkin terjadi di sektor publik dan swasta.