Pemkab Batang dan DPRD Sepakati Raperda APBD 2026

“Kebersamaan dalam keputusan menciptakan harapan untuk masa depan yang lebih baik.”

Pemkab Batang dan DPRD Capai Kesepakatan Raperda APBD 2026

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat yang dipimpin oleh Bupati Batang, Faiz Kurniawan, pada Kamis (27/11/2025).

Sinergi Pemerintah dan DPRD

Bupati Kurniawan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD dalam proses penyusunan APBD. Ia menyatakan, “Proses penyusunan APBD merupakan tanggung jawab bersama, yang memerlukan sinergi agar kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.” Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin hingga tercapainya persetujuan Raperda ini.

Rincian Anggaran APBD 2026

Dalam pembahasan APBD 2026, terdapat perubahan dari usulan awal, terutama terkait alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Struktur APBD yang disepakati mencakup pendapatan daerah sebesar Rp1,82 triliun dan belanja daerah sekitar Rp1,88 triliun, yang mengindikasikan adanya defisit sebesar Rp68 miliar. Surplus pembiayaan sebesar Rp68 miliar akan digunakan untuk menutup defisit tersebut.

Selain Raperda APBD, dalam rapat paripurna juga disetujui Raperda mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman di Batang, serta menjamin hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pentingnya Regulasi Perumahan

Regulasi tentang perumahan dan kawasan permukiman ini menjadi kerangka yuridis operasional yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan, pemberdayaan pemangku kepentingan, dan penataan wilayah yang seimbang. Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap warga Batang memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.