Pemprov Jateng Optimalkan Penyerapan APBD 2026

“Optimalisasi APBD adalah kunci untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.”

Pemprov Jateng Siap Maksimalkan Serapan APBD 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menunjukkan keseriusan dalam mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menyatakan bahwa APBD telah ditetapkan dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah diterima. Dalam acara Apel Pagi di halaman Kantor Gubernur Jateng, Sumarno menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk pengadaan barang dan jasa di tahun 2026.

Pentingnya Kesiapan Awal untuk Kualitas Pelaksanaan

Sumarno mengungkapkan bahwa kesiapan awal dapat berdampak signifikan pada kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. “Mudah-mudahan dengan kesiapan yang lebih baik, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2025.

Struktur APBD Jateng 2026

APBD Jateng 2026 memiliki total pendapatan sebesar Rp23,74 triliun, sedangkan total belanja mencapai Rp24,15 triliun. Dengan defisit sebesar Rp414,5 miliar, diharapkan pembiayaan dapat ditangani dengan baik sehingga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dapat nihil. Sumarno berharap agar perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bisa disikapi dengan baik oleh semua pihak.

Pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah juga ditekankan oleh Sumarno. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan bahwa program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan seluruh rencana pembangunan dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, Sumarno menambahkan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi salah satu fokus utama. Dengan adanya laporan yang jelas dan akuntabel, masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penggunaan APBD, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat meningkat.