Ukuran Kinerja OPD Purbalingga: Fokus pada Dampak Nyata bagi Masyarakat

“Ukuran kinerja OPD harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang nyata.”

Menilai Kinerja OPD Berbasis Dampak

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menekankan pentingnya ukuran kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam sambutannya di acara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Herni mengingatkan bahwa setiap kegiatan pemerintah harus memberikan manfaat dan bukan hanya sekadar laporan administratif.

Pesan Bupati Purbalingga untuk Manfaat Masyarakat

Dalam acara tersebut, Herni mengutip pesan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, yang selalu menekankan pentingnya hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. “Jika kegiatan pemerintah hanya bersifat seremonial, itu berarti kita belum memberikan kontribusi nyata,” ujarnya. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta untuk menjadikan pesan tersebut sebagai acuan dalam setiap tindakan yang diambil.

Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah. Herni menginstruksikan agar rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat dan lembaga lain harus ditindaklanjuti secara serius. “Temuan pengawasan harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, pentingnya sinergi dalam pengawasan menjadi sorotan utama. Pengawasan seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif pemerintah daerah, inspektorat, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan ekosistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terwujud.

Transformasi Pengawasan untuk Purbalingga yang Lebih Baik

Larwasda 2025 mengusung tema “Transformasi Pengawasan untuk Mewujudkan Purbalingga BARU, Pemerintahan Bersih, dan Pelayanan Publik yang Unggul.” Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Inspektur Inspektorat Purbalingga, Ato Susanto, menekankan bahwa komitmen seluruh OPD, BUMD, dan sekolah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja, setiap perangkat daerah perlu melakukan evaluasi berkala dan transparan. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi tuntutan administrasi, tetapi juga sebagai upaya untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat penting. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Dengan keterlibatan ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.