Klarifikasi Pemkot Semarang Terkait Aksi Damai di RSUD Wongsonegoro

“Keterbukaan komunikasi membangun kepercayaan dalam menyelesaikan konflik masyarakat.”

Klarifikasi Pemkot Semarang Mengenai Aksi Damai

Pemerintah Kota Semarang memberikan penjelasan terkait aksi damai yang berlangsung di RSUD KRMT Wongsonegoro pada tanggal 3 November 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSWN, Mochamad Abdul Hakam, menyatakan bahwa aksi tersebut tidak ada hubungannya dengan manajemen rumah sakit atau pemerintah daerah. Sebaliknya, aksi tersebut merupakan persoalan internal dua pihak rekanan swasta yang terlibat dalam proyek pembangunan gedung rawat inap.

Detail Proyek dan Aksi Damai

Proyek pembangunan gedung rawat inap 12 lantai tahap 3 dikelola oleh kontraktor utama, PT Wahyu Prima, berdasarkan perjanjian resmi. Sementara itu, PT Anugrah Mandiri Teknik, yang melakukan aksi damai, tidak memiliki kontrak langsung dengan RSUD Wongsonegoro. Aksi tersebut lebih difokuskan pada tuntutan pembayaran untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang telah mereka lakukan.

Selama aksi yang berlangsung sekitar satu jam, pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian dan aparat keamanan setempat untuk menjaga ketertiban. Setelah aksi, mediasi kedua pihak dilakukan di Aula Koramil Tembalang, di mana telah disepakati untuk melakukan perhitungan bersama terhadap volume pekerjaan yang sudah terpasang.

Pernyataan dari Pemkot Semarang

Mochamad Abdul Hakam mengingatkan bahwa pemerintah kota tidak memiliki kewenangan atas hubungan kerja di kedua badan usaha tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Wongsonegoro tetap berjalan normal.

Dengan demikian, Pemkot Semarang berharap semua pihak dapat menjaga suasana kondusif dan memahami bahwa persoalan ini adalah murni dua perusahaan. Pembangunan di RSUD Wongsonegoro akan terus diawasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.