Pemkab Batang Libatkan Akademisi dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

“Keterlibatan akademisi dalam seleksi, wujudkan transparansi dan profesionalisme pemerintahan.”

Pemkab Batang Libatkan Dua Akademisi untuk Seleksi JPTP

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengambil langkah strategis dengan melibatkan dua akademisi dari Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret dalam proses seleksi pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang kosong. Menurut Dwi Riyanto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang, keterlibatan akademisi ini bertujuan untuk menjamin objektivitas dalam seleksi.

Proses Seleksi yang Terbuka dan Transparan

Proses seleksi ini akan melibatkan lima penguji, terdiri dari dua penguji internal Pemkab Batang dan tiga penguji dari kalangan akademisi. Pendaftaran untuk seleksi terbuka ini masih dibuka hingga 14 Oktober 2025, meskipun hingga saat ini belum ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftar.

Jabatan Pimpinan yang Tersedia

Jabatan-jabatan strategis yang akan diisi meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol Pamong Praja, Kepala Dinas PUPR, Kepala Disperkim, Kepala DP3AP2KB, dan Kepala Baperida. Peserta akan menjalani tahapan seleksi yang meliputi administrasi, uji kompetensi, penulisan gagasan, presentasi, dan wawancara.

Dwi Riyanto juga menekankan pentingnya posisi jabatan ini untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung visi misi Bupati selama lima tahun ke depan. Dia berharap ASN dapat memanfaatkan waktu pendaftaran yang tersisa secara maksimal.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi asnkarier.bkn.go.id, memudahkan ASN dalam berpartisipasi. Dwi juga mengingatkan bahwa untuk mendaftar, pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berpangkat Pembina dengan golongan IV/a dan memiliki pengalaman jabatan tertentu.

Dengan adanya seleksi ini, diharapkan akan ada peningkatan kualitas kepemimpinan di Pemkab Batang. Keterlibatan akademisi dalam proses ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.