Penutupan Training of Facilitators Implementasi KUHP oleh Kanwil Kemenkum Jateng

“Pelatihan ini membentuk fasilitator yang siap mewujudkan keadilan hukum.”

Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Penutupan Training of Facilitators Implementasi KUHP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Tengah baru saja mengikuti acara penutupan Training of Facilitator (ToF) untuk Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan IX. Kegiatan ini berlangsung secara virtual dan dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, yang mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum).

Pentingnya Pelatihan ToF dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sambutannya, Mutia Farida menegaskan bahwa pelatihan ToF bukan hanya sekadar kegiatan teknis, melainkan juga sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan hukum pidana nasional. “Training of facilitator memiliki peran krusial dalam memperkuat kapasitas kita sebagai agen perubahan dan jembatan regulasi dengan masyarakat,” ungkapnya.

Rangkaian Pelatihan yang Komprehensif

Pelatihan ini berlangsung selama 13 hari, dari tanggal 21 Oktober hingga 4 November 2025, dengan melibatkan 32 peserta yang mengikuti total 82 jam pembelajaran. Peserta diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait KUHP di wilayah mereka. Dengan pendekatan yang inklusif dan komunikatif, diharapkan substansi hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah pelatihan, akan dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan dampak dari program ini, tiga bulan setelah kegiatan berakhir. Capaian output dari program ini diharapkan dapat memberdayakan lebih dari 472.050 orang melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk diseminasi dan penyuluhan.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum yang adil dan humanis. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam pengabdian kepada negara, menciptakan sistem hukum pidana yang lebih baik.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang implementasi KUHP dan peran Kemenkum HAM dalam sistem hukum nasional, kunjungi situs resmi mereka atau ikuti berita terbaru kami.