Kerugian Negara Rp6,8 Miliar
Jelaskan tentang dakwaan terhadap bos pengelola Plaza Klaten yang merugikan negara sebesar Rp6,8 miliar dan implikasi hukum yang dihadapi.
Hukum
106 results found
Kemenkum Jateng Menekankan Pentingnya
Kemenkum Jateng menekankan peran vital pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan KUHP baru, yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi. Temukan lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab mereka di sini.
Sekda Klaten Korupsi Pengelolaan Plaza
Dua Sekda Klaten diadili dalam kasus korupsi pengelolaan Plaza Klaten yang merugikan negara hingga Rp6,8 miliar. Simak perkembangan terbaru mengenai kasus ini.
Perwira Polisi Polda Jateng Dipecat Kasus Kematian Dosen
Polda Jateng pecat perwira terkait kematian dosen. Temukan informasi terbaru tentang kasus ini dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas Polri.
Harmonisasi Tujuh Rancangan Perbub Semarang
Kemenkum Jateng melakukan harmonisasi tujuh rancangan Perbup Semarang untuk memastikan konsistensi regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Audit Kepatuhan Notaris Kebumen
Kemenkum Jateng melakukan audit kepatuhan terhadap notaris di Kebumen untuk memastikan layanan kenotariatan sesuai ketentuan hukum. Audit ini fokus pada prinsip mengenali pengguna jasa untuk mencegah penyalahgunaan.
Kasus Korupsi Bpr Purworejo Limpahan Penuntut Umum
Polda Jateng resmi melimpahkan kasus korupsi BPR Purworejo ke penuntut umum, melibatkan empat tersangka dengan kerugian negara hingga Rp26,4 miliar.
Kpk Panggil Ulang Budi Karya Sumadi
KPK menjadwalkan pemanggilan kembali Budi Karya Sumadi dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api. Proses ini berkaitan dengan upaya KPK untuk menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan DJKA Kemenhub.
Kejati Jateng Periksa Mantan Pangdam Tpp Bumd Cilacap
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memanggil mantan Pangdam IV Diponegoro terkait penyidikan kasus TPPU BUMD Cilacap yang merugikan negara Rp237 miliar.
Pemprov Jateng Kejati Pidana Kerja Sosial 2026
Pemprov Jateng dan Kejati sepakat untuk menerapkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari implementasi KUHP baru pada 2026, menekankan pentingnya rehabilitasi dan keadilan restoratif.
